Forensik Pajak (Tax Forensic)

1. Tax Compliance Analysis (Analisis Kepatuhan Pajak)

Menilai kepatuhan perpajakan dari sisi formal, material, dan akurasi pelaporan.

• ✔Kepatuhan Formal: Memeriksa apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT tepat waktu dan lengkap.
• ✔Kepatuhan Material: Memeriksa apakah penghasilan, DPP, tarif, penghitungan pajak, kredit pajak, dan pajak yang dibayar telah sesuai dengan ketentuan.
• ✔Akurasi Pelaporan Pajak: Memeriksa apakah nilai dalam SPT sesuai dengan general ledger (GL), trial balance, laporan keuangan, faktur pajak, dan bukti potong.

2. Tax Due Diligence

Memetakan riwayat dan risiko perpajakan sebuah perusahaan.

• ✔Tax Audit, Assessment & Dispute Status: Menelusuri apakah perusahaan sedang atau pernah menjalani pemeriksaan pajak, serta apakah terdapat SP2DK, SKP, STP, keberatan, banding, gugatan, atau sengketa lain yang belum selesai.
• ✔Tax Risk Matrix: Menetapkan tingkat risiko setiap temuan berdasarkan materialitas finansial, kemungkinan terjadinya, dan urgensi tindak lanjut.

3. Tax Fraud Investigation (Investigasi Kecurangan Pajak)

Menyelidiki pola kecurangan yang mengurangi pajak terutang.

• ✔Tax Evasion (Penggelapan Pajak): Memeriksa adanya manipulasi laporan keuangan, penjualan yang tidak dilaporkan, atau biaya fiktif.
• ✔Tax Avoidance (Penghindaran Pajak): Memeriksa adanya transfer pricing yang tidak wajar, thin capitalization, atau struktur perusahaan luar negeri yang agresif.
• ✔Digital Tax Fraud: Memeriksa adanya manipulasi penjualan platform digital, identitas palsu, penyembunyian aliran dana digital, atau manipulasi catatan elektronik.

4. State Loss Quantification (Perhitungan Kerugian Negara Akibat Fraud Pajak)

Mengubah temuan menjadi angka yang dapat diuji.

• ✔Tax Base Reconstruction: Merekonstruksi transaksi untuk menentukan nilai penghasilan, omzet, DPP, atau dasar pengenaan pajak yang seharusnya digunakan.
• ✔Tax Underpayment Calculation: Menghitung selisih antara pajak yang seharusnya terutang dan pajak yang telah dibayar atau dilaporkan.
• ✔Recurring Potential State Loss: Mengestimasi potensi dampak finansial berulang apabila pola fraud yang sama berlanjut pada periode mendatang.

5. Digital Tax Evidence (Pengumpulan dan Analisis Bukti Digital Perpajakan)

Mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dengan menjaga keabsahannya.

• ✔Digital Evidence Identification: Mengidentifikasi sistem, perangkat, akun, database, dan file digital yang berpotensi menyimpan bukti relevan.
• ✔Metadata & Audit Trail Analysis: Menelusuri siapa yang membuat atau mengubah data, kapan jurnal, invoice, master vendor, atau dokumen diubah, serta apakah log sistem tersedia dan dapat dipercaya.
• ✔Electronic Communications Analysis: Menganalisis email, pesan instan, dan komunikasi elektronik lainnya untuk merekonstruksi transaksi dan hubungan antarpihak.

6. Litigation Support (Dukungan Litigasi dan Pembuktian Hukum)

Menyiapkan temuan agar siap diuji dalam proses hukum.

• ✔Case Assessment & Issue Mapping: Memetakan isu hukum dan perpajakan yang diperselisihkan.
• ✔Evidence Mapping & Correlation: Memetakan bukti yang mendukung setiap fakta, transaksi, perhitungan, dan argumentasi.
• ✔Tax Calculation Validation: Memastikan koreksi pajak, dasar pengenaan pajak, penghitungan kurang bayar, dan sanksi dapat direproduksi serta didukung data dan dasar hukum.

Income & Corporate Income Tax Fraud

• ✔Income Understatement: Sebagian penjualan tidak dicatat; penerimaan pelanggan masuk ke rekening di luar pembukuan; omzet pada POS atau marketplace lebih tinggi daripada laporan pajak.
• ✔Fictitious or Inflated Expenses: Invoice vendor tanpa jasa atau barang yang nyata; biaya pribadi dibebankan ke perusahaan; biaya jasa, royalti, atau management fee tidak didukung substansi yang memadai.
• ✔Transfer Pricing Abuse: Harga transaksi afiliasi tidak sesuai prinsip kewajaran; margin laba tidak mencerminkan fungsi, aset, dan risiko; transaksi intangible tidak didukung analisis yang memadai.
• ✔Thin Capitalization: Pembiayaan dengan utang afiliasi yang tidak wajar; beban bunga besar dibanding kemampuan ekonomi perusahaan; struktur utang berpotensi dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

VAT / PPN Fraud

• ✔Fictitious Tax Invoice: Faktur pajak diterbitkan atau digunakan tanpa transaksi yang mendasarinya; pemasok tidak dapat diverifikasi; dokumen tidak didukung bukti penyerahan barang atau jasa.
• ✔DPP Manipulation: Nilai penjualan dilaporkan lebih rendah; diskon atau retur tidak memiliki dasar memadai; nilai transaksi berbeda dari kontrak atau pembayaran tanpa penjelasan yang dapat diterima.
• ✔Carousel / Missing Trader Fraud: Rangkaian transaksi melalui beberapa entitas, dengan dugaan satu atau lebih pihak tidak menyetorkan PPN sementara pihak lain mengklaim kredit pajak.
• ✔Double Invoice / Dual Bookkeeping: Terdapat invoice dengan nilai berbeda untuk transaksi yang sama, atau dua sistem pembukuan yang menunjukkan nilai penjualan berbeda tanpa rekonsiliasi yang sah.

Regional Taxes, Customs & Excise

• ✔PBJT atas Makanan/Minuman: Penjualan tunai tidak tercatat; manipulasi POS; void, refund, atau split bill tidak wajar; perbedaan antara penjualan aktual dan dasar pengenaan PBJT.
• ✔PBJT atas Jasa Perhotelan: Transaksi walk-in atau reservasi tidak masuk sistem; nilai kamar dilaporkan berbeda dari transaksi aktual; pendapatan platform reservasi tidak direkonsiliasi.
• ✔Customs Under-invoicing: Nilai pabean dilaporkan lebih rendah dari nilai transaksi yang seharusnya digunakan.
• ✔Customs Misclassification: Kode HS atau klasifikasi barang diduga tidak sesuai karakteristik barang sehingga tarif atau kewajiban pabean menjadi lebih rendah.

Tax History

• ✔Tax Audit, Dispute & Assessment History: Perusahaan pernah atau sedang menjalani pemeriksaan pajak, memiliki riwayat sengketa pajak atau koreksi berulang, pernah menerima SKPKB, SKPKBT, atau STP dengan nilai material, memiliki sengketa keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang belum selesai, terdapat hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang belum dilunasi atau belum ditindaklanjuti, serta terdapat perbedaan signifikan antara posisi pajak perusahaan dan koreksi fiskus.
• ✔Tax Governance & Compliance History: Riwayat keterlambatan atau tidak dilaporkannya SPT, pembetulan SPT berulang dengan nilai material, kewajiban pajak yang tidak konsisten antarperiode, perubahan konsultan atau pengelola pajak tanpa dokumentasi serah terima yang memadai, serta tidak adanya tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan atau tax review sebelumnya.

Hubungi Kami

Menemukan kejanggalan pada pelaporan pajak, atau sedang menghadapi pemeriksaan dan sengketa pajak? Silakan hubungi tim Tax Forensic kami untuk mendiskusikan kebutuhan Anda.