Amien Sunaryadi

Bergabung sebagai Executive Advisor, memberikan arahan strategis dan pertimbangan senior bagi praktik investigasi fraud, tata kelola, dan antikorupsi Triage Investiga, dengan mengandalkan pengalamannya di KPK, SKK Migas, firma konsultansi global, dan jajaran komisaris BUMN.

Ditunjuk oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), menggantikan Mardiasmo, dengan Zainal Arifin Mochtar sebagai Wakil Ketua. Komwasjak merupakan komite non-struktural yang independen dan melapor kepada Menteri Keuangan, dengan fungsi mengawasi aspek-aspek strategis administrasi perpajakan. Penunjukan ini membawa pengalaman antikorupsi dan tata kelolanya ke pengawasan administrasi perpajakan.

Memimpin Forum Manajemen Risiko (FMR) BUMN, wadah bagi para praktisi manajemen risiko di lingkungan BUMN, untuk periode 2024–2027. Kepengurusan dikukuhkan pada akhir Maret 2024 dengan PLN sebagai tuan rumah. Forum ini diharapkan memberi kontribusi strategis dalam pengelolaan risiko BUMN, termasuk membantu merumuskan kebijakan manajemen risiko dan mengawal penerapannya sesuai kebutuhan tiap BUMN.

Mengawasi tata kelola perusahaan, mendukung sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) serta penegakan sanksi. Pada masa jabatannya PGN meraih ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 dan masuk 50 besar perusahaan terbuka ASEAN serta 5 besar Indonesia dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard 2024.

Diumumkan bergabung sebagai Partner pada Juli 2019 untuk memimpin praktik baru forensik dan investigasi fraud dalam praktik sengketa firma. Praktik ini bekerja bersama kelompok praktik pasar modal, perbankan dan keuangan, persaingan usaha, M&A, serta penyelesaian sengketa, dan melengkapi praktik e-discovery di Rajah Tann Technologies. Managing Partner AHP, Bono Daru Adji, menyebut pengalamannya sangat selaras dengan nilai-nilai firma.

Ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Desember 2019 untuk memimpin dewan komisaris PLN, berpasangan dengan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama. Ia mengawasi manajemen dan keuangan perusahaan listrik negara tersebut hingga diberhentikan dengan hormat melalui RUPS pada September 2023 dan digantikan oleh Agus Martowardojo. Pada periode ini PLN Group turut mengadopsi standar sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001:2016.

Ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PT Freeport Indonesia pada Desember 2018, setelah PT Inalum (Persero) menguasai mayoritas saham perusahaan dan setelah ia purna tugas dari SKK Migas. Ia mendampingi Komisaris Utama Richard Carl Adkerson, yang juga CEO Freeport-McMoRan, dalam pengawasan perusahaan tambang tersebut. Ia melepas jabatan ini setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PLN pada Desember 2019.

Dilantik oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Memimpin perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, dan penguatan pengawasan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), terutama terkait cost recovery. Menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan SNI ISO 37001:2016 di SKK Migas dan mendorong pelaku industri melakukan hal yang sama.

Bergabung dengan EY Indonesia pada Agustus 2012 sebagai Partner pada divisi Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS). Ia menangani investigasi kecurangan komersial, penggelapan, pemulihan aset, dan kejahatan bisnis lainnya, serta memimpin tim yang menangani sengketa komersial domestik maupun lintas negara. Di sini ia memadukan pengalaman sektor publiknya dengan praktik investigasi fraud untuk klien korporasi, sebelum memimpin SKK Migas pada November 2014.

Setelah mengakhiri masa jabatannya di KPK pada 2007, bergabung dengan Bank Dunia di kantor perwakilan Indonesia sebagai Senior Officer on Governance and Anticorruption. Peran ini menghubungkan pengalamannya dalam penindakan korupsi dengan agenda penguatan tata kelola dan antikorupsi di Indonesia. Pengalaman di lembaga pembangunan internasional tersebut melengkapi latar belakangnya di sektor publik sebelum ia beralih ke praktik investigasi fraud dan sengketa di firma konsultansi global.

Mendampingi Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Memperkenalkan pendekatan pemberantasan korupsi yang proaktif, menjadi konseptor penggeledahan untuk mengungkap kasus korupsi berprofil tinggi, dan mendorong KPK menindak kasus suap-menyuap. Turut meletakkan fondasi kelembagaan KPK.

Menjabat Senior Manager pada layanan analisis sengketa (dispute analysis) dan investigasi di PwC Indonesia selama periode 2000–2003, mendukung klien korporasi dalam analisis keuangan dan investigasi yang berkaitan dengan sengketa. Pengalaman di salah satu firma Big Four ini membangun landasan keahliannya di bidang akuntansi forensik dan penyelesaian sengketa komersial, sebelum ia bergabung dengan KPK pada 2003 dan kembali ke praktik serupa di EY dan AHP.

Memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil di BPKP, lembaga pengawasan keuangan dan pembangunan pemerintah, sejak 1982. Di sana ia antara lain dipercaya sebagai Kepala Subdirektorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada deputi bidang pengawasan khusus. Pengalaman di bidang pengawasan dan audit ini menjadi fondasi keahliannya sebelum berkiprah di KPK.